Perbedaan perilaku warga Indonesia masa Presiden BJ Habibie dan Presiden Prabowo Subianto ketika USD 1 = Rp 17,000

Perilaku Warga Indonesia Saat Dolar AS Menembus Rp17.000 pada Era Presiden B.J. Habibie dan Presiden Prabowo Subianto

Oleh: Dr. Siti Rahmayuni, SE, MM, C. FA

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat selalu menjadi indikator penting dalam membaca kondisi ekonomi nasional sekaligus psikologi masyarakat. Dalam teori behavioral finance yang dikembangkan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky, masyarakat cenderung mengambil keputusan ekonomi berdasarkan rasa takut terhadap kerugian (loss aversion) dibandingkan pertimbangan rasional. 

Kondisi ini terlihat jelas ketika kurs USD mengalami kenaikan tajam hingga menyentuh angka Rp17.000 karena masyarakat langsung merespons melalui perubahan pola konsumsi, investasi, dan penyimpanan aset. 

Ketika kurs USD menembus angka Rp17.000, perilaku warga Indonesia cenderung menunjukkan pola yang dipengaruhi oleh rasa khawatir, perubahan pola konsumsi, hingga meningkatnya sikap spekulatif dalam aktivitas ekonomi. 

Kurs USD terhadap IDR tanggal 28 Mei 2026

Namun, terdapat perbedaan karakter perilaku masyarakat antara masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie dan Presiden Prabowo Subianto karena konteks ekonomi, teknologi, serta tingkat literasi keuangan masyarakat yang berbeda.

Pada masa Presiden B.J. Habibie, Indonesia masih berada dalam bayang-bayang krisis moneter Asia 1998. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada puncak krisis, nilai tukar rupiah sempat terdepresiasi sangat tajam dibandingkan sebelum krisis yang berada di kisaran Rp2.500 per dolar AS. Inflasi nasional juga meningkat drastis hingga di atas 70 persen pada tahun 1998, sehingga daya beli masyarakat menurun tajam. Ketika nilai dolar melonjak tajam, masyarakat mengalami kepanikan yang cukup besar. Perilaku warga saat itu lebih dominan bersifat defensif. Banyak masyarakat menarik tabungan dari bank karena rendahnya tingkat kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional. Selain itu, terjadi penimbunan barang kebutuhan pokok karena warga takut harga akan terus meningkat. Dalam perspektif manajemen keuangan, perilaku tersebut muncul akibat ketidakpastian ekonomi yang sangat tinggi dan lemahnya akses informasi yang akurat.

Di sisi lain, masyarakat pada era Presiden Prabowo Subianto menghadapi situasi yang berbeda. Tekanan kurs lebih banyak dipengaruhi oleh faktor global seperti kebijakan suku bunga The Fed, konflik geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia. Berdasarkan data perdagangan dan pasar keuangan, pelemahan rupiah pada era modern tidak langsung menimbulkan krisis sistemik seperti tahun 1998 karena fundamental perbankan dan cadangan devisa Indonesia relatif lebih kuat. Ketika dolar menembus Rp17.000, kepanikan masyarakat memang tetap muncul, tetapi pola reaksinya lebih modern dan terhubung dengan perkembangan teknologi digital. Media sosial mempercepat penyebaran informasi sekaligus memengaruhi persepsi publik terhadap kondisi ekonomi. Sebagian masyarakat mulai mengalihkan aset ke emas, dolar digital, atau instrumen investasi lain sebagai bentuk perlindungan nilai kekayaan. Perilaku konsumsi juga berubah, terutama terhadap produk impor yang mengalami kenaikan harga.

Perbedaan paling mencolok antara kedua era tersebut terletak pada tingkat literasi keuangan masyarakat. Survei Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia terus meningkat dibanding era 1990-an. Hal ini membuat sebagian masyarakat mulai memahami pentingnya diversifikasi aset dan pengelolaan risiko keuangan. 

Dalam teori risk management, masyarakat yang memiliki pemahaman finansial baik cenderung mampu mengurangi dampak kerugian melalui perencanaan keuangan dan pengendalian pengeluaran. Pada era Habibie, mayoritas warga belum memahami strategi pengelolaan risiko keuangan pribadi sehingga reaksi yang muncul lebih emosional. Sedangkan pada era Prabowo, masyarakat mulai mengenal diversifikasi investasi, pengelolaan dana darurat, dan pentingnya menjaga arus kas rumah tangga. Walaupun demikian, perilaku konsumtif tetap menjadi tantangan karena sebagian masyarakat masih mudah terpengaruh isu ekonomi yang viral di media sosial.

Dalam sudut pandang manajemen keuangan, fenomena dolar yang menembus Rp17.000 seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kedewasaan finansial masyarakat Indonesia. Pemerintah perlu memperkuat komunikasi ekonomi agar publik tidak mudah panik. Selain itu, edukasi mengenai pengelolaan keuangan pribadi harus diperluas hingga ke tingkat keluarga dan komunitas. Stabilitas ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam mengelola konsumsi, investasi, dan kepercayaan terhadap sistem ekonomi nasional.

Pada akhirnya, perubahan nilai tukar bukan sekadar persoalan angka, melainkan cerminan kepercayaan publik terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Masyarakat yang memiliki literasi keuangan baik akan lebih siap menghadapi gejolak ekonomi tanpa terjebak dalam kepanikan berlebihan.